Oleh: Rahmawati Azi (Presidium FORHATI SULTRA, Dosen Sastra Inggris,FIB UHO, Koordinator Lajnah Wathonah IW JATMAN SULTRA)

Setiap awal Juni, hiruk-pikuk peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia kembali menyapa kita. Dalam diskursus publik, kita kerap kali terjebak pada satu metafora yang nyaman namun secara diam-diam melumpuhkan: "Ibu Pertiwi yang menangis" atau "alam yang tersakiti". Metafora ini, meski lahir dari niat baik untuk membangkitkan empati, secara tak sadar mengunci alam, dan sering kali, perempuan, pada posisi korban yang pasif. Mereka digambarkan rapuh, berdarah, dan hanya bisa menunggu belas kasihan atau "penyelamatan" dari luar.

Di era post-truth ini, saat krisis iklim kerap direduksi menjadi sekadar wacana politik atau ajang greenwashing korporat, sudah saatnya kita membongkar klise tersebut. Sastra dan refleksi spiritual menawarkan jalan keluar: sebuah narasi yang melampaui status korban, menuju pengakuan akan agensi, ketangguhan (resilience), dan kekuatan penyembuhan yang ada pada perempuan dan alam. 

Menempatkan perempuan dan alam sebagai "korban abadi" adalah perpanjangan dari logika dominasi yang sama. Keduanya direduksi menjadi objek. Dalam sudut pandang ekoteologi, diskursus ini harus dibaca ulang. Ekoteologi hadir untuk menawarkan pembacaan ulang yang membebaskan, salah satunya melalui konsep khalifah. Selama ini, khalifah sering disalahpahami sebagai "penguasa" yang berhak mengeksploitasi. Padahal, dalam esensi teologisnya, menjadi khalifah berarti menjadi pengasuh yang memelihara keseimbangan semesta. Di sinilah letak persinggungannya dengan ekofeminisme: peran pengasuhan bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah epistemologi perawatan (ethics of care). Merawat bumi adalah manifestasi spiritual dari tugas kekhalifahan; sebuah praktik cinta (mahabbah) yang menolak logika instan kapitalisme.

Pergeseran dari "korban" menuju "agen penyembuh" dan "mitra setara" ini terekam indah dalam literatur. Dalam khazanah sastra Inggris, C.S. Lewis menawarkan visi ekologis yang radikal melalui serial The Chronicles of Narnia, khususnya dalam Prince Caspian dan The Voyage of the Dawn Treader. Lewis menggunakan antropomorfisme bukan sekadar sebagai hiasan dongeng, melainkan sebagai dekonstruksi tajam terhadap hierarki manusia dan alam. Namun, dekonstruksi hierarki dan pengakuan akan agensi alam ini tidak hanya milik sastra Barat. Jauh sebelum itu, khazanah sastra kontemporer Indonesia dan tradisi lisan di Nusantara, khususnya Sulawesi Tenggara, telah lama mempraktikkan dan merekam hal serupa dengan cara yang jauh lebih membumi dan kontekstual.

Dalam Prince Caspian, ketika Aslan meniupkan kebangkitan, hutan tidak diam membiarkan dirinya ditebang oleh Raja Miraz yang tiran. Hutan itu "bangun". Muncul para Dryad (roh pohon) dan Dewa Sungai yang secara aktif, bahkan dengan kekuatan yang menyeramkan, menghancurkan jembatan besi para penindas. Alam digambarkan memiliki agensi, amarah, dan kehendaknya sendiri. Ia bukan objek pasif yang menunggu diselamatkan oleh manusia, melainkan subjek yang ikut tertarik menjaga keseimbangan. 

Pada The Voyage of the Dawn Treader, antropomorfisme melampaui bentuk fisik; alam dan kosmos menyatu dalam spiritualitas yang hidup. Bintang-bintang adalah entitas yang bisa turun ke bumi (seperti Ramandu), dan lautan adalah ambang batas yang bernapas menuju yang Ilahi. Lewat antropomorfisme ini, Lewis meruntuhkan batas kaku antara manusia dan non-manusia. Alam dalam Narnia adalah "sesama subjek" yang beribadah. Dalam bingkai ekoteologi, ini adalah cerminan sempurna dari konsep khalifah: manusia dipanggil bukan untuk menundukkan alam yang mati, melainkan untuk bersekutu, mendengarkan, dan merawat "sesama ciptaan" yang hidup dan suci.

Melompat ke konteks Nusantara, di kearifan lokal Sulawesi Tenggara, resonansi ekofeminis ini melampaui apa yang dikenal sebagai fiksi, ideplogi itu inheren dalam tradisi lisan. Dalam struktur masyarakat adat, peran perempuan melampaui batas domestik; mereka adalah subjek ekologis yang aktif menjaga ritme alam. Pengetahuan perempuan dalam merawat benih, membaca tanda laut, hingga menerjemahkan bahasa leluhur dalam ritual-ritual lokal, adalah wujud penolakan halus terhadap ekstraksi sumber daya yang maskulin-agresif dan serakah. Dalam bingkai ekofeminisme, apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di ruang akar rumput ini bukanlah sekadar tradisi yang pasif, melainkan sebuah praktik politik ekologis dan spiritualitas yang secara sadar merawat (keseimbangan) semesta.

"Resonansi ekofeminis semacam inilah yang tercermin secara mitopoetik dalam folklore Sulawesi Tenggara berjudul Wandiu-Diu, yang mengisahkan seorang ibu yang rela berkorban demi kelangsungan hidup anaknya dengan berani melanggar larangan absolut suaminya untuk memberikan ikan kepada sang buah hati. Tindakan sang ibu ini bukan sekadar pembangkangan domestik, melainkan sebuah penolakan tegas terhadap logika dominasi patriarki yang kaku. Di akhir narasi, sang ibu memilih terjun ke laut dan bermetamorfosis menjadi ikan duyung. Transformasi ini harus dibaca bukan sebagai tragedi atau kehilangan, melainkan sebagai simbol perlawanan sekaligus penyembuhan (healing) yang radikal. Melalui metamorfosis tersebut, ia mengaktualisasikan ethic of care dalam bentuknya yang paling transenden: ia melebur menjadi alam itu sendiri untuk menjamin bahwa keluarganya tidak lagi mengalami kelaparan atau kekurangan ikan. Dengan demikian, Wandiu-Diu menegaskan bahwa dalam ekosistem kultural Nusantara, perempuan dan alam memiliki ikatan simbiosis yang tak terpisahkan; ketika logika kekuasaan manusia gagal menjamin kehidupan, kasih sayang ibu bersekutu dengan kedalaman laut untuk memulihkan keseimbangan dan menjamin keberlanjutan hidup."

Bertolak dari refleksi kultural ini, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia seyogianya tidak lagi dimaknai sebagai momen untuk mengasihani "Ibu Pertiwi". Ia adalah momentum untuk merayakan dan bersekutu dengan agensi yang sudah hidup di sekitar kita. Merawat bumi adalah tugas lintas gender, lintas organisasi, dan lintas generasi. Tugas kita bukanlah "menyelamatkan" alam dan perempuan yang dianggap lemah, melainkan belajar mendengarkan, merunduk, dan menyulam kembali hubungan yang setara dengan bumi. Sebab, pada akhirnya, merawat alam dengan kesadaran spiritual dan etika perawatan adalah jalan paling sunyi, namun paling sakral, untuk menyucikan diri kita sendiri.(***)

BAUBAU, GAGASSULTRA.COM - Wakil Wali (Wawali) Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc secara resmi membuka kegiatan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di aula lantai dua Kantor Wali Kota Baubau, Selasa (02/06/2026).

Dalam sambutannya, Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc mengingatkan kepada 7 peserta orientasi bahwa status CPNS merupakan masa percobaan atau prajabatan yang wajib dilalui dengan sungguh-sungguh. Meskipun mayoritas peserta berasal dari sekolah kedinasan, proses adaptasi tetap menjadi kunci utama di fase awal ini.

"Pada masa-masa awal ini, adik-adik tetap perlu beradaptasi. Baik terhadap lingkungan, budaya kerja, maupun kedudukan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil," ujarnya di hadapan para peserta orientasi.

Dijelaskan, sebagai bagian dari ASN ada tiga fungsi utama yang harus dijiwai oleh setiap pegawai daerah yakni Pelaksana Kebijakan Publik dengan menjadi motor penggerak dalam mengeksekusi visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD serta seluruh kebijakan turunannya.

Kemudian sebagai pelayan Publik bertugas memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas kepada masyarakat. Serta sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa yang memiliki tanggung jawab moral untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

Ditambahkan, menjadi PNS bukan sekadar kebanggaan atas status sosial, mengenakan seragam dinas, atau sekadar hadir untuk mengisi daftar absensi di kantor. Lebih dari itu, ada amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Kota Baubau membutuhkan PNS yang produktif, mau melayani, dan mencapai kinerja yang terukur. Bekerjalah dengan hati dalam melaksanakan setiap tugas pekerjaan," tegasnya.

Sementara itu, menariknya, dalam orientasi kali ini, para CPNS juga dibekali dengan pengenalan nilai-nilai dasar dan budaya kerja lokal. 

"Di Buton ini, kita mewarisi nilai-nilai yang sangat relevan, di antaranya inda inda mo karo somanamo lipu (mengutamakan kepentingan daerah/negara di atas kepentingan pribadi) dan poangka-angka taka (saling menghargai dan mendukung). Nilai itu kini terangkum dalam semangat kerja bersama menuju Baubau yang lebih baik—Baubau yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat," jelasnya.

Menutup arahannya, Wakil Wali Kota mengingatkan bahwa sejak menerima SK 80%, seluruh regulasi mengenai disiplin dan kinerja sudah melekat penuh pada diri setiap CPNS. Ia berpesan agar aturan tersebut dipatuhi sejak dini agar tidak ada kendala dalam proses pengangkatan menuju status PNS penuh (100%).

"Saya mendoakan agar setelah satu tahun menjadi CPNS dan melewati masa prajabatan, kalian resmi menjadi PNS Kota Baubau. Bersungguh-sungguhlah mengikuti orientasi ini sebagai bekal menjadi abdi negara yang profesional, amanah, dan berkomitmen tinggi untuk daerah," pungkasnya.(Hasrin Ilmi/Red)

By..NIFKAH

Menyeruput kopi pahit

Di pagi mendung tak berawan 

Mengajaknya menerawangi langit

Awan hitam angkuh menutupi sinar mentari

Memikirkan hidup nan pelik membuat mata mendelik

Berjalan gontai meninggalkan rumah..

Memburu harta dunia hingga perih kaki melangkah

Lelah..dunia cambuk tak berbelas kasih

Semakin dikejar makin angkuh dia berlari

perih peluh menusuk mata

Keluhnya...

Tuhan..langit yang menaungiku dan mereka sama

Namun mengapa takdir tak memihakku?

Lelah tubuh ini mencari sesuap nasi

Namun nasib tak kunjung memihak!

Sadarkah kau wahai manusia

keangkuhan telah menggerogoti dirimu

Menambah rapuh iman dan menggoyahkan keyakinan

Bukankah nikmat tak hanya pada kekayaan saja??

Bukankah banyak yang kaya mempunyai derita yang lebih besar?

Derita karena anak menjadi rakus harta

Derita karena suami telah mengikis kesakralan pernikahan

Derita karena tak jarang menjadi sasaran kejahatan

Derita..derita yang selalu mendera dirinya dan hartanya

Pulanglah ke rumah

kekasih tambatan hati menunggu dengan doa

Buah hati menanti dengan binar mata

Cinta mereka menggunung laksana himalaya

Senyum mereka

merekah laksana bunga di musim semi

KENDARI, GAGASSULTRA.COM - Pemerintah Kota Baubau menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih juara satu kategori penurunan angka pengangguran. Penghargaan ini diterima langsung Wali Kota Baubau, H.Yusran Fahim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam ajang penganugerahan Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) berprestasi 2026 Regional Sulawesi di Hotel Claro, Jum’at malam (29/05/2026).

Ajang ini merupakan bentuk apresiasi pusat terhadap kepala daerah yang dinilai sukses untuk kinerja unggul dan inovasi daerah.

Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE usai menerima penghargaan menyatakan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh elemen masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang terus bersinergi. Pihaknya mengakui, Keberhasilan Pemerintah Kota Baubau meraih predikat juara satu tidak terlepas dari hasil presentasi kepala daerah dalam rangka apresiasi kinerja pemerintah daerah dimensi penurunan tingkat pengangguran oleh Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc melalui zoom meeting beberapa waktu lalu di Kendari. 

Wali Kota Baubau, H.Yusran Fahim saat menerima penghargaan sebagai juara satu kategori penurunan pengangguran dari Kementerian Dalam Negeri 

"Penghargaan ini adalah bukti nyata dari kerja keras kita bersama. Ke depan, Pemkot Baubau akan terus berkomitmen dengan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan agar masyarakat kita semakin mandiri dan berdaya saing,"ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, Pemerintah Kota Baubau sebelumnya juga pernah menerima insentif fiskal pada 2024 atas capaian penurunan angka kemiskinan ekstrem. “Kami juga pernah mendapatkan penghargaan fiskal pada tahun 2024 pada saat penurunan angka kemiskinan ekstrem,” kata Yusran Fahim didampingi Sekda, La Ode Darus Salam.

Selain itu, upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Baubau tidak hanya dibebankan kepada Dinas Tenaga Kerja, melainkan melibatkan banyak organisasi perangkat daerah (OPD). “Di tengah ini kami hampir 14 OPD diberikan anggaran untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Kami diacungkan jempol karena tersebar di semua OPD,” katanya.

Ia menyebutkan, sektor perikanan dan UMKM menjadi bidang yang paling menonjol dalam mendukung penurunan angka pengangguran di Kota Baubau. “Sektor perikanan, kemudian UMKM yang paling menonjol,” katanya lagi.

Atas prestasi tersebut, Pemerintah Kota Baubau tidak hanya membawa pulang piala penghargaan, tetapi juga berhak mendapatkan dana insentif fiskal dari Kemendagri sebesar Rp 3 Milyar. Dana tersebut rencananya akan dialokasikan kembali ke dalam APBD untuk memperkuat program-program pro-rakyat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan. (Hasrin Ilmi/Red)

SULUT, GAGASSULTRA.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Deibby Malongkade melakukan langkah cepat paska menerima Surat Keputusan (SK) Ketua PWI Sulawesi Utara (Sulut), Sintya N.C. Bojoh.

Sebagai langkah awal dengan menggelar rapat jajaran pengurus serta anggota, Selasa, (26/05/2026), di Sukur, Kecamatan Airmadidi, Minahasa Utara dengan agenda utama konsolidasi pemantapan program kerja PWI Minut 2026.

Langkah inovatif ini dinilai sangat krusial, mengingat Deibby juga sebelumnya didaulat sebagai Plt Ketua PWI Minut yang sempat membuat gebrakan lewat berbagai kegiatan sukses yang berhasil mengangkat eksistensi dan posisi tawar organisasi PWI di Tanah Tumatenden.

Dalam arahannya, Deibby Malongkade menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi berlambang pena emas ini berjalan lurus sesuai dengan aturan main yang berlaku. Srikandi pers yang akrab disapa Ebie ini juga mengajak seluruh jurnalis di Minut untuk merapatkan barisan.

“Saya dengan kepercayaan yang diberikan saat ini, akan benar-benar melakukan tugas sesuai marwah organisasi, seperti yang diamanatkan kepada saya,” tegas Ebie, yang juga merupakan pemilik media daring Viralberita.net tersebut.

Untuk itu, momentum ini menjadi titik balik bagi persatuan wartawan di Minahasa Utara untuk bergerak maju bersama.

“Saya mengajak rekan-rekan wartawan Minut untuk bersama-sama di PWI dengan nuansa baru. Mari kita membangun kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat Minut untuk mewujudkan kompetensi kewartawanan,” pungkasnya.

Melalui konsolidasi ini, lanjut Ebie PWI Minut diharapkan tidak hanya sekedar menjadi wadah berkumpulnya para jurnalis, melainkan mampu bertransformasi menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam mengawal pembangunan serta menyajikan informasi yang edukatif dan berimbang bagi masyarakat dengan tetap menjaga sinergitas dengan PWI Sulut. (Hasrin Ilmi/Red)

BAUBAU, GAGASSULTRA.COM - Pemerintah Kota Baubau secara resmi menyalurkan bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada masyarakat Kota Baubau. Prosesi penyerahan berlangsung khidmat di Masjid Nurul Saba, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Rabu (27/05/2026).

Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE, turun langsung untuk menyerahkan hewan kurban tersebut kepada pengurus masjid dan tokoh masyarakat setempat.

Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE pada kesempatan tersebut menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk menjaga amanah yang telah diberikan oleh Kepala Negara agar pelaksanaannya menyentuh masyarakat yang berhak.

"Telah dilaksanakannya penyerahan sapi kurban dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kota Baubau. Dan tentunya, kami Pemerintah Kota Baubau di dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subiyanto 

Bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo ini disambut dengan antusiasme tinggi dan rasa syukur yang mendalam oleh warga Kelurahan Lipu dan sekitarnya. Kehadiran bantuan ini dinilai sebagai bukti nyata kepedulian dan perhatian besar Pemerintah Pusat terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah, khususnya di Kota Baubau.

Dijelaskan, Pemerintah Kota Baubau juga memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pemeriksaan kesehatan hewan hingga teknis penyembelihan dan pendistribusian daging kurban nantinya, akan dilakukan sesuai dengan standar syariat Islam serta protokol kesehatan hewan yang ketat.

Untuk itu, pihaknya berharap dengan terlaksananya penyerahan ini, esensi ibadah kurban dapat mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan semangat berbagi, serta membawa berkah yang melimpah bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Baubau pada saat Hari Raya Idul Adha.

Sementara itu, usai pelaksanaan shalat Idul Adha, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE dan Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc serta Sekda Kota Baubau La Ode Darus Salam, S Sos, M.Si melaksanakan open house di rujab Wali Kota Baubau.(Hasrin Ilmi/Red)

- Bidang Pertanahan dan Aset BMD Wilayah Sultra

BAUBAU, GAGASSULTRA.COM - Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE bersama Wakil Wali ( Wawali) Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset Barang Milik Daerah (BMD) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Pemrov Sultra di kantor Gubernur Sultra, Kamis (07/05/2026). 

Rakor yang dibuka langsung Gubernur Sultra Mayjend (Purn) Andi Sumangerukka tersebut merupakan bagian dari upaya transformasi layanan pertanahan dan tata ruang guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak terhadap peningkatan perekonomian daerah. 

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE menegaskan komitmen Pemerintah Kota Baubau untuk terus mendukung langkah-langkah pencegahan korupsi melalui penataan aset daerah yang tertib administrasi, legal, dan transparan.

Sedangkan untuk pengamanan aset daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Melalui Rakor ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah di Sultra dapat semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan dan aset daerah, sehingga tercipta pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berintegritas.

Sementara itu, terdapat sembilan paket kerja sama yang menjadi fokus utama dalam program tersebut yakni integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mall Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan RDTR terintegrasi dalam sistem OSS, sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi KP2B/LP2B dalam RTRW, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.

Hadir dalam Rakor adalah kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, jajaran Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan kabupaten/kota, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, serta tim teknis dari KPK dan ATR/BPN.(Rin/Red)

KENDARI, GAGASSULTRA.COM - Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) menyebut penahanan terhadap tiga orang warga Kecamatan Routa Kabupaten Konawe, HR (46), HB (42) dan DD (20) bukan merupakan bentuk kriminalisasi, sebagaimana yang ditudingkan oleh salah satu aktifis di daerah ini yang diterbitkan oleh Media Online lokal setempat, ketiga warga ini ditahan setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Hal ini diungkapkan oleh Ditrekskrimum Polda Sultra, Kombes Pol. Wisnu Wibowo, S.H, S.IK, M. Si melalui PS. Kasubdit 1 Kompol. Dedy Hartoyo, S.H, M.H didampingi Kanit III Iptu Jabrudin, S.H. M.H dalam pres rilisnya yang diterima media ini, Kamis (21/05/2026).

Dikatakan, Ketiga tersangka ini ditahan atas dugaan tindak pidana pengrusakan dilakukan secara bersama-sama saat melakukan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu di Kecamatan Routa Kabupaten Konawe yang menuntut agar PT. SCM segera melakukan pembangunan Smelter.

“Kami tidak melakukan kriminalisasi tetapi sesuai dengan fakta fakta penyelidikan yang kami dapatkan dua alat bukti, memenuhi unsur syarat formil dan materil, selain itu syarat objektif maupun syarat subjektif sebagai dasar hukum dari penanganan kasus dan kami tindak lanjuti,” demikian diungkapkan oleh PS. Kasubdit 1 Kompol. Dedy Hartoyo, S.H, M.H.

Dijelaskan, kasus ini berawal dari aduan pada tanggal 23 Desember 2025 yang masuk kemudian diadakan penyelidikan, dengan memeriksa beberapa saksi dan teradu tidak pernah kooperatif pada saat dikasih undangan klarifikasi. Pada tanggal 25 Januari 2026 pelapor membuat laporan polisi Nomor : LP/B/47/I/2026/ SPKT POLDA SUKTRA tanggal 25 Januari 2026 terkait adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum dan atau pengrusakan sebagaimana dimaksud pada pasal 262 dan atau pasal 521 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-undang Hukum pidana, setelah itu penyidik melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi- saksi, pengecekan TKP, pengumpulan barang bukti, melakukan gelar perkara dan penyidik lakukan sesuai dengan SOP.”, jelasnya.

Para tersangka ini terancam hukuman lima tahun penjara, “kami sudah lakukan penahanan sejak 19 Mei 2026 kemarin, pasal yang kami persangkakan yakni pasal 262 KUHP tentang tindak pidana kekerasan terhadap benda atau orang secara bersama sama di muka umum dan atau pasal 521 KUHP tentang pengrusakan , sesuai dengan hasil penyelidikan, penyidikan dan bukti yang kami terima saat proses penyidikan dari penyidik dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara,” sambungnya.

“Ada video secara visual (bukti.red), kami ada bukti di TKP para pelaku ini ada video yang kami dapatkan sebagai barang bukti (pengrusakan.red) juga sudah kami amankan dan kami sita, sekali lagi tidak ada kriminalisasi,” pungkas Dedy Hartoyo.

Ditempat yang sama Kanit III Ditreskrumum Polda Sultra, Iptu Jabrudin , S.H. M.H mengungkapkan para tersangka ini tidak koperatif saat proses pemeriksaan dilakukan, “Dari Proses penyelidikan maupun penyidikan para tersangka ini tidak koperatif, mereka tidak koperatif (ulangnya.red) nanti saat sudah digelar penetapan tersangka dan dilakukan pemanggilan (sebagai) tersangka mereka baru hadir,” ujar Iptu Jabrudin .

Menurut Kanit III penyidik membawakan panggilan ke routa pada proses tingkat penyidikan namun terlapor tidak kooperatif tidak memenuhi panggilan penyidik, untuk mendapatkan keterangan pada tingkat penyidikan, penyidik yang datang ke ROUTA ( Polsek ROUTA) untuk melakukan pemeriksaan kepada terlapor (tingkat SIDIK).

Informasi yang dihimpun menunjukkan narasi sejumlah media terkait isu kriminalisasi ini justru memunculkan tanda tanya besar. Pasalnya, isu tersebut dikaitkan dengan persoalan tanah masyarakat adat, padahal aksi demonstrasi berulang yang dilakukan sekelompok warga di Kecamatan Routa sebelumnya lebih banyak menyoroti desakan percepatan pembangunan smelter, bukan persoalan tanah masyarakat adat. (Rin/Red)

Oleh: Rahmawati Azi (Koordinator Lajnah Wathonah JATMAN SULTRA, Presidium FORHATI SULTRA)

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Namun di tengah arus informasi yang bergerak begitu cepat, peringatan ini sering kali berhenti sebatas seremoni tahunan: upacara formal, slogan nasionalisme, atau unggahan singkat di media sosial yang cepat tenggelam di linimasa. Padahal, Hari Kebangkitan Nasional menyimpan makna yang jauh lebih sublim daripada sekadar penanda sejarah lahirnya organisasi modern seperti Budi Utomo. Momentum ini merekam titik kesadaran penting ketika bangsa Indonesia mulai memahami bahwa keterbelakangan, penjajahan, dan ketimpangan hanya dapat dilawan melalui persatuan, pendidikan, dan kesadaran kolektif.

Kebangkitan pada awal abad ke-20 lahir dari gerakan intelektual. Para pelajar, guru, dokter, dan kaum terdidik mulai menyadari bahwa sebuah bangsa tidak mungkin berdiri kuat jika masyarakatnya tercerai-berai dan bergantung pada kekuatan asing. Pendidikan kemudian menjadi arena perlawanan yang paling penting. Pengetahuan tidak hanya dipahami sebagai sarana memperoleh pekerjaan, tetapi juga sebagai jalan menuju martabat dan kemerdekaan berpikir. Dari ruang-ruang pendidikan itulah lahir kesadaran baru tentang identitas kebangsaan dan cita-cita masa depan bersama.

Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional seharusnya tidak dimaknai hanya sebagai nostalgia sejarah. Peringatan ini perlu menjadi ruang refleksi: apakah Indonesia hari ini masih memiliki semangat kolektif untuk tumbuh bersama? Pertanyaan tersebut terasa semakin relevan ketika bangsa ini berada di tengah perubahan global yang begitu cepat, terutama dalam bidang teknologi, ekonomi, dan budaya digital.

Di satu sisi, Indonesia memang menunjukkan banyak perkembangan yang patut disyukuri. Infrastruktur terus berkembang, akses teknologi semakin luas, dan generasi muda memiliki kesempatan yang jauh lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Anak-anak muda Indonesia kini mampu bersaing dalam dunia akademik internasional, industri kreatif, ekonomi digital, hingga sektor teknologi global. Berbagai inovasi lahir dari tangan generasi muda yang tidak lagi hanya menjadi konsumen perubahan, tetapi juga pencipta gagasan dan gerakan sosial baru.

Kesadaran publik terhadap isu demokrasi, lingkungan, pendidikan, dan kesetaraan juga semakin berkembang. Banyak anak muda mulai aktif menyuarakan kepedulian sosial melalui komunitas, media digital, maupun gerakan kreatif yang lebih inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa semangat kebangkitan sebenarnya masih hidup, meskipun hadir dalam bentuk yang berbeda dari masa lalu.

Namun di balik berbagai kemajuan tersebut, Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Kita hidup di era post-truth ketika informasi beredar begitu cepat, tetapi kebenaran sering kalah oleh emosi, kepentingan kelompok, dan sensasi digital. Media sosial mempercepat penyebaran opini, tetapi tidak selalu memperluas pemahaman. Akibatnya, ruang dialog publik semakin sempit, sementara masyarakat mudah terpecah oleh polarisasi dan penilaian yang banal.

Dalam bidang pendidikan, ketimpangan akses dan kualitas masih menjadi persoalan yang nyata. Pendidikan sering diarahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, sementara character bulding, empati, dan kemampuan berpikir kritis justru mulai terpinggirkan. Padahal sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju secara ekonomi, tetapi juga matang secara intelektual dan moral. Kebangkitan nasional tidak akan tumbuh dari masyarakat yang kehilangan tradisi berpikir kritis.

Selain itu, generasi muda saat ini juga menghadapi tekanan zaman yang semakin kompleks. Mereka dituntut untuk terus produktif, kompetitif, dan relevan di tengah percepatan dunia digital. Pada saat yang sama, mereka harus berhadapan dengan ketidakpastian ekonomi, kecemasan sosial, hingga krisis identitas. Karena itu, pembangunan bangsa tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik semata. Indonesia membutuhkan ruang harapan yang lebih manusiawi: pendidikan yang memerdekakan, politik yang beretika, ekonomi yang adil, dan budaya dialog yang sehat.

Masa depan Indonesia sebenarnya sangat terbuka. Bonus demografi, perkembangan teknologi, dan kekayaan budaya merupakan modal besar yang tidak dimiliki semua negara. Namun di tengah teknologisme yang sering memuja percepatan, efisiensi, dan citra digital, kemajuan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan kematangan sosial. Teknologi memang mampu mempercepat komunikasi dan pembangunan, tetapi tanpa kesadaran moral, ia juga dapat melahirkan individualisme, krisis empati, dan hubungan sosial yang semakin rapuh. Karena itu, modal besar tersebut hanya akan menjadi potensi kosong jika bangsa ini gagal menjaga persatuan, kehilangan empati sosial, dan melupakan pentingnya pendidikan sebagai fondasi peradaban.

Hari Kebangkitan Nasional abad ini mungkin tidak lagi berbentuk perlawanan terhadap kolonialisme fisik. Tantangan kita hari ini hadir dalam bentuk yang berbeda: intoleransi, digital illiteracy, dekadensi moral, dan melemahnya solidaritas sosial. Karena itu, makna “bangkit” di era sekarang adalah kemampuan untuk tetap kritis tanpa kehilangan empati, tetap maju tanpa kehilangan nilai kemanusiaan.

Pada akhirnya, Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya tentang nostalgia masa lalu, tetapi tentang menentukan arah masa depan, sebab sebuah bangsa tidak diukur dari nostalgia kesejarahan saja, melainkan dari seberapa jauh ia mampu belajar dan bertumbuh darinya.(***)

BAUBAU, GAGASSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Baubau menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah satu hotel di Kota Baubau, Rabu (05/05/2026).

Kegiatan yang mengusung tema Kenaikan Pangkat, Jabatan Struktural, dan Jabatan Fungsional ini dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau, La Ode Darus Salam, S.Sos, M.Si. Bimtek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola administrasi kepegawaian di lingkungan Pemkot Baubau.

Sekda La Ode Darus Salam pada kesempatan tersebut menegaskan, pengembangan kompetensi ASN bukan sekadar pilihan tapi kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

“Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini. Ilmu dan kemampuan ASN harus terus berkembang mengikuti regulasi terbaru serta kemajuan teknologi,” ungkapnya.

Dijelaskan, kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan negara kepada ASN, baik melalui jalur reguler maupun jalur pilihan. Oleh karena itu, pembaruan informasi terkait prosedur kepegawaian dinilai sangat penting guna menjaga motivasi dan produktivitas kerja.

Ia juga mengingatkan para peserta yang merupakan pengelola kepegawaian di masing-masing unit kerja agar menjalankan amanah strategis dengan baik. Mereka diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mendukung manajemen dan administrasi kepegawaian yang akurat dan profesional.

Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya penegakan disiplin di kalangan ASN, terutama terkait kehadiran, dapat berujung pada sanksi berat.

“Berdasarkan aturan, akumulasi ketidakhadiran dalam jumlah tertentu dapat berujung pada pemberhentian. Saya meminta pengelola kepegawaian dan atasan langsung untuk aktif menegakkan disiplin, termasuk memberikan teguran tertulis bagi yang melanggar,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Nanang Subandi yang mengikuti kegiatan secara virtual, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Baubau dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian.

Menurutnya, pelaksanaan Bimtek ini menunjukkan kepedulian nyata pemerintah daerah terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Baubau.(Hasrin Ilmi/Red)